ANALISIS PERSEPSI PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ATAS PENERAPAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BELITANG III PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 merupakan momentum penting dalam memperkuat demokrasi lokal di Indonesia. Keberhasilan Pilkada tidak hanya ditentukan oleh peserta pemilihan, tetapi juga oleh kualitas penyelenggara serta efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya hingga tingkat kecamatan. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan asas demokrasi dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Penerapan kode etik yang konsisten menjadi faktor penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses Pilkada.Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis persepsi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) terhadap penerapan Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III pada Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh PTPS di Kecamatan Belitang III dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan kode etik oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III dinilai baik oleh responden. Sebanyak 65% PTPS memberikan penilaian baik, 25% menilai sangat baik, dan 10% menilai cukup. Prinsip integritas dan independensi memperoleh penilaian tertinggi dengan persentase masing-masing sebesar 70% dan 68% pada kategori baik hingga sangat baik. Sementara itu, prinsip akuntabilitas dan keterbukaan memperoleh penilaian relatif lebih rendah, dengan sekitar 17% responden menyatakan bahwa aspek tersebut masih perlu ditingkatkan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan kode etik telah berjalan cukup konsisten, namun masih memerlukan penguatan pada beberapa indikator tertentu. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu dalam meningkatkan kualitas pengawasan serta memperkuat integritas penyelenggaraan Pilkada.