POLA KOORDINASI ANTARA DINAS SOSIAL DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN YANG MENGGANGGU KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Jumratussani and Marratu, Fahri, M.I.P. and Eva, Susanti, M.Si (2026) POLA KOORDINASI ANTARA DINAS SOSIAL DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN YANG MENGGANGGU KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU. Other thesis, Universitas Baturaja.

[thumbnail of COVER.pdf] Text
COVER.pdf

Download (517kB)
[thumbnail of ABSTRAK.pdf] Text
ABSTRAK.pdf

Download (281kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (314kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (373kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (307kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (774kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (190kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (367kB)

Abstract

Permasalahan anak jalanan masih menjadi isu sosial yang belum tertangani secara optimal di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Penanganan yang dilakukan selama ini cenderung bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola koordinasi antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban anak jalanan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 Juni hingga 26 Juni 2025 di Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Ogan Komering Ulu. Analisis data menggunakan teori koordinasi dengan indikator kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola koordinasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP telah terlaksana dengan baik. Kesatuan tindakan terwujud melalui briefing, apel gabungan, dan rapat praoperasi, meskipun belum didukung oleh SOP gabungan secara formal. Komunikasi berlangsung secara dua arah, baik formal maupun informal, sehingga respons terhadap laporan masyarakat dapat dilakukan dengan cepat. Pembagian kerja antarinstansi telah berjalan jelas sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Penerapan disiplin didukung oleh pengawasan internal dan keteladanan pimpinan. Pola koordinasi yang terbentuk pengawasan internal dan keteladanan pimpinan. Pola koordinasi yang terbentuk pengawasan internal dan keteladanan pimpinan. Pola koordinasi yang terbentuk dikategorikan sebagai pola koordinasi fungsional yang efektif. Disarankan agar pemerintah daerah menyusun SOP gabungan secara formal serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna penanganan anak jalanan yang berkelanjutan dan berorientasi pada rehabilitasi sosial.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: Universitas Baturaja > Jurnal > FISIP > Ilmu Pemerintahan
UBR > Ilmu Pemerintahan
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan
Depositing User: Yudith UNBARA
Date Deposited: 07 Aug 2026 03:09
Last Modified: 07 Aug 2026 03:09
URI: https://repository.unbara.ac.id/id/eprint/2816

Actions (login required)

View Item
View Item