PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (STUDI KASUS DI KAWASAN CAR FREE DAY TAMAN KOTA BATURAJA)

Car free day yang seharusnya menjadi ruang untuk melakukan kegiatan sosial,budaya, serta olahraga. juga dimanfaatkan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk menggelar dagangan. Jumlah PKL yang berjualan di kawasan CFD terus bertambah. Sebagai institusi penegak Perda, Satpol PP sering kali menghadapi problematika yang menyebabkan pedagang tetap kembali berjualan.Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 21 September sampai tanggal 12 Oktober2025 dengan menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif. Data dikumpulkanmelalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Satpol PP,Dinas Perkim, Disperindag, pedagang, dan masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara Satpol PP, Dinas Perkim dan Disperindag belum berjalan optimal, sumber daya tempat relokasi juga belum tersedia, sikap pelaksana belum dijalankan dikarenakan dinas perkim dan disperindag tidak pernah turun langsung, dan dalam struktur birokrasi belum adaSOP khusus yang mengatur pembagian tugas antara Satpol PP, Dinas Perkim dan Agar terciptanya ketertiban dan kenyamanan di kawasan car free day taman kota Dinas Perdagangan.Agar terciptanya ketertiban dan kenyamanan di kawasan car free day taman kota Baturaja, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: penguatan komunikasi antara Satpol PP, Dinas Perkim dan Disdag, menyediakan lokasi relokasi yang layak, Satpol PP perlu membuat permintaan resmi sebelum melakukan penertiban,dan Pemerintah Daerah perlu menyusun SOP yang mengatur pembagian tugas dalam penataan PKL di kawasan car free day taman kota Baturaja.Kata kunci : Implementasi kebijakan, Penertiban pedagang kaki lima, Polisi Pamong Praja, Car Free Day