Media Massa sebagai Ruang Publik Demokrasi: Peran Harian Kompas sebagai Pewacana “Penolakan” Pengesahan UU Pemilukada Kembali Ke Pemilihan Di DPRD

Tulisan ini adalah hasil penelitian sederhana dengan pendekatan framing analisis, di mana temuan dalam penelitian dikuatkan dengan analisis kajian teoritis terhadap peran media massa sebagai ruang publik demokrasi. Tempat bertemunya pandangan serta kepentingan publik dalam berbagai topik dan konteks. Kajian teoritis terhadap hal tersebut dipadukan dengan isu faktual yang di wacanakan Harian Kompas dalam beritanya edisi bulan September 2014, mengenai rencana pengesahan Racangan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (RUU-Pemilukada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang akan dikembalikan ke model pemilihan tidak langsung di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wacana pengesahan RUU tersebut menyedot perhatian publik, karena dinilai menjadi langkah mundur dan merusak tatanan konsolidasi demokrasi yang sedang tumbuh di daerah serta dianggap pula merampas kedaulatan rakyat di daerah dalam memilih pemimpinnya. Kompas sepertinya memosisikan dirinya tidak hanya sebagai pewarta informasi (berita) semata, tetapi patut diduga menjadi pewacana yang menggiring opini publik untuk menolak pengesahan RUU tersebut. Oleh karena itu, jika melihat media massa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses terjadinya konstruksi realitas, maka menarik untuk mencermati lebih dalam bagaimana proses konstruksi realitas yang dilakukan oleh Harian Kompas dalam melihat wacana perubahan UU Pemilukada tersebut.

Kata Kunci: Media Massa, Ruang Publik, Demokrasi dan Pemilukada