Febi, Triwahyudi and Aprilia, Lestari, M.I.P. and Alip Susilowati, Utama, M.I.P (2023) IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PROSES PEREKRUTAN PEGAWAI P3K (PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA) PADA TENAGA HONORER GURU DI KABUPATEN OKU TAHUN 2020-2021. Other thesis, Universitas Baturaja.
COVER.pdf
Download (654kB)
ABSTRAK.pdf
Download (38kB)
BAB I.pdf
Download (115kB)
BAB II.pdf
Download (154kB)
BAB III.pdf
Download (58kB)
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (254kB)
BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (34kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (31kB)
Abstract
Perekrutan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak lepas dari peranan pemerintah didalamnya, dimana dalam kegiatan perekrutan PPPK pemerintahlah yang mengusulkan agar hal ini terjadi guna memberikan tempat yang layak bagi setiap guru yang sudah mengabdi atau mengajar sebagai honorer bertahun-tahun lamanya. Penelitian ini di maksudkan untuk mengetahui tentang Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Proses perekrutan Pegawai P3k (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) Pada Tenaga Honorer Guru Di Kabupaten Oku Tahun 2020-2021, menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dengan data di peroleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu kin Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Proses perekrutan Pegawai P3K.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan bahwa Perekrutan PPPK tenaga honorer guru dilaksanakan secara transparan persyaratan yang diunggah dalam laman https://sscasn.bkn.go.id hasil seleksi Administrasi akan diumumkan melalui lamanhttps://sscasn.bkn.go.id dan https://gurupppk.kemdikbud.go.id.
Dalam perekrutan PPPK tahun 2021 setiap guru honorer memiliki hak yang sama dalam seleksi hanya saja setiap guru harus terdaftar didapodik untuk dapat mengikuti seleksi PPPK. Kegiatan PPPK sudah efektif dan efisien hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki Kabupaten OKU pada anggaran 2021. Saran dalam penelitian ini hendaknya pemerintah dapat mengangkat seluruh tenaga honorer guru menjadi ASN PPPK yang disesuaikan dengan formasi yang tersedia dan anggaran yang dimiliki daerah Kabupaten OKU. Pemerintah harusnya lebih cepat menyelesaikan permasalahan pengakatan guru honorer menjadi ASN PPPK. Hendaknya pemerintah Kabupaten OKU melakukan pemetaan tenaga honorer yang lebih baik sehingga tenaga honorer guru dapat mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik.
Kata Kunci: Implementasi, Prinsip-Prinsip Good Governance, PPPK, Honorer.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | Universitas Baturaja > Jurnal > FISIP > Ilmu Pemerintahan UBR > Ilmu Pemerintahan |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan |
Depositing User: | Yudith Unbara |
Date Deposited: | 26 Oct 2023 05:52 |
Last Modified: | 26 Oct 2023 05:52 |
URI: | http://repository.unbara.ac.id/id/eprint/1686 |