ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA (STUDI KASUS: DESA SUKARAJA DAN DESA GEDUNG PEKUON KEC. LENGKITI KAB. OGAN KOMERING ULU TAHUN 2023)

Masalah batas wilayah menjadi problematika didalam tata kelola pemerintahan Indonesia salah satunya batas antara Desa Sukaraja dan Desa Gedung Pekuon yang berada di Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam menyelesaikan perselisihan batas Desa yang terjadi di Desa Sukaraja dan Desa Gedung Pekuon.Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan Pendekatan Studi kasus, data diperoleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun yang menjadi stressing penelitian dilihat dari aspek peran pemerintah sebagai Fasilitator dan Regulator, pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 06-28 Oktober 2023.Berdasarkan hasil olah data diketahui bahwa peran pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai fasilitator telah memfasilitasi mediasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki tetapi belum maksimal, karena terkendala ego sektoral Pemerintah Desa Sukaraja & Pemerintah Desa Gedung Pekuon, adapun peran pemerintah sebagai regulator telah berjalan tetapi belum optimal, karena pemerintah belum mengatur kemufakatan sehingga belum diterbitkannnya Peraturan Bupati sebagai bentuk penyelesaian perselisihan. Demi menyelesaikan perselisihan batasdesa, maka pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui otoritas yang dimiliki harus menggunakan seluruh wewenangnya dengan mempertimbangkan peta marga dan/atau membuka kembali dokumen tentang pembentukan Desa Sukaraja dan Desa Gedung Pekuon untuk selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati terkait batas desa sehingga tercapainya penyelesaian perselisihan batas desa.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Perselisihan Batas Desa