Analisis Penataan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Studi tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa)

Pembentukan desa dan perubahan status desa bukan hanya berbicara tentang persyaratan administrasi pemerintahan,tetapi juga sarat akan kepentingan elite tertentu. Pemekaran desa dijadikan sebagai ajang pembagian kekuasaan dan kewenangan oleh elite tertentu. Perubahan status desa menjadi kelurahan pun demikian. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari program dana desa yang diberikan pemerintah guna membangun desa dan memberdayakan masyarakat desa. Pasca implementasi Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa yang diikuti dengan adanya program dana desa, penatan desa di kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi perhatian pemerintah daerah. Program dana desa telah menjadi stimulus bagi keinginan elite tertentu untuk berusaha membentuk desa baru/memekarkan desa. Akan tetapi, pemerintah desa induk, lebih banyak tidak menyetujui sehingga tidak mengajukan usulan pemekaran desa/pembentukan desa baru. Hal ini dikarenakan pembentukan desa baru/pemekaran desa dianggap akan mempengaruhi jumlah dana yang diterima desa saat ini, karena jumlah dana didasarkan pada pertimbangan jumlah penduduk dan luas wilayah. Kondisi ini memicu konflik antara pemerintah desa dengan elite yang menginginkan pembentukan desa baru, konflik berupa adanya sikap ketidakpedulian dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, pemerintah daerah juga mempelajari secara mendalam jika ada keinginan untuk pembentukan desa baru agar pembentukan desa baru tidak dijadikan sebagai ajang bagi-bagi kekuasaan dan guna meminimalisir penyelewangan tujuan pemekaran desa. Untuk perubahan status desa menjadi kelurahan, belum terdapat kemajuan yang signifikan dari beberapa desa yang telah berubah status dalam satu dasawarsa terakhir.
Kata kunci: penataan, pembentukan, perubahan desa